Mengurangi (Ulah) Wakil Rakyat

Gedung-baru-dprSEBENARNYA sudah cukup lama saya ingin menulis uneg-uneg tentang anggota dewan yang terhormat ini. Dari semua jenjang, DPR RI di pusat, DPRD di provinsi dan di kabupaten/kota. Namun yang paling mentereng untuk disoroti adalah DPR RI.

Pasca reformasi, perasaan saya, anggota dewan ini kelewat banyak ulah. Dan anehnya, meski perangainya begitu bejibun, selalu saja anggota dewan ini tak berubah, karena rakyat tetap memilihnya sebagai wakil mereka. Kalaupun ada yang baru, perilaku mereka (walau tak seluruhnya) justru tambah parah.

Setahun ini saja, catatlah sedikit saja hal yang tak luput dari kenangan kita atas tindak tanduk manusia yang diembel-embeli kata “yang terhormat” ini. Pertama plesiran mereka ke luar negeri untuk belajar etika yang hasilnya justru tak beretika sama sekali. Kedua rencana pembangunan gedung baru senilai Rp 1,13 triliun. Yang terakhir, nonton video porno ketika bersidang.

Itu baru tiga hal, kalau dideret lagi, masih banyak polah yang akan membikin kita mengurut dada. Baik dilakukan secara personal maupun kolektif. Seperti pernyataan Ketua DPR RI Marzuki Alie yang menyalahkan warga Mentawai yang berumah di tepi pantai sehingga mereka pantas jadi korban tsunami, atau pernyataan Nudirman Moenir soal dana yang dihabiskan untuk plesiran dewan tak lebih sekadar uang receh. Pokoknya banyak lagi, yang saya sendiri malas untuk menyusun daftarnya di postingan ini.

Yang paling menghebohkan tentu soal pembangunan gedung baru. Sampai-sampai riaknya tak hanya antarsesama mereka, tapi juga mengundang pernyataan presiden SBY untuk mengkaji urgensi pembangunannya, dan yang tak kalah gaungnya adalah penolakan dari seluruh elemen masyarakat terhadap gedung 36 lantai itu.

Bayangkan, Rp 1,13 triliun untuk membangunnya. Saat ini sudah terpakai 14 miliar, di antaranya untuk biaya desain (Rp 5,4 miliar), biaya perencanaan gedung (Rp 4,2 miliar) dan penyesuaian desain (Rp 3,2 miliar). Duhhh… (beruntung banget yang ditugasin bikin desain)

Apa sih pentingnya gedung ini? Kita punya 560 anggota dewan dari berbagai partai dan beraneka perangai. 560 orang ini, punya satu orang sekretaris yang kalau dijumlah juga menjadi 560 orang. Masing-masing mereka punya 4 staf ahli, alias total keseluruhannya 2.240 staf ahli. Belum lagi sopir dan tenaga-tenaga lainnya. Dan tentunya di luar jumlah pegawai sekretariat dewan. Inilah yang membuat gedung lama tak bisa lagi menampung mereka, sehingga diapungkan rencana membangun gedung baru berdesain bolong itu.

Kalau alasannya karena tak bisa menampung jumlah orangnya yang sudah overload, kenapa tak orangnya saja yang dikurangi? Ketimbang mengeluarkan biaya besar untuk membangun gedung yang levelnya sama dengan hotel bintang 10 itu?

Menurut saya, wakil rakyat ini terlalu banyak, sementara hasil kerja mereka cekak. Malah saya rasa, ada tidak ada mereka, Indonesia tetap berjalan seperti adanya. Nah, mengapa tidak dibubarkan saja parlemen ini, lalu dibentuk lembaga yang baru?

Saya membayangkan, anggota DPR RI itu cukuplah 33 orang saja, alias sama dengan jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Artinya 1 provinsi, punya 1 wakil rakyat di Senayan. Dengan begitu, yang akan terpilih jadi anggota dewan adalah orang yang benar-benar mumpuni dan ketokohannya diakui oleh konstituen. Dan yang paling penting, dengan jumlah yang cuma 33 orang, sungguh sangat banyak anggaran yang bisa dihemat dan diselamatkan.

Untuk saat ini saja, misalnya, rata-rata 560 anggota dewan itu punya total penghasilan Rp 46.100.000 yang terdiri dari gaji pokok Rp 15.510.000, tunjangan listrik (Rp 5.496.000), tunjangan aspirasi (Rp 7.200.000), tunjangan kehormatan (Rp 3.150.000), tunjangan komunikasi (Rp 12 juta), tunjangan pengawasan (Rp 2,1 juta). Itu belum lagi pendapatan lain-lainnya yang didapat lantaran status wakil rakyatnya.

Coba dikali-kalikan saja Rp 46,1 juta itu dengan 560 orang, jumlahnya 25.816.000.000. Kalau mereka 33 orang dikali dengan Rp 46,1 juta, sama dengan 1.521.300.000, ada penghematan 24.294.700.000. Kalau jumlahnya 33, tentu kebutuhannya tidak pula banyak. Tidak butuh gedung yang besar, tidak butuh staf yang banyak, tidak butuh hal-hal yang tak dibutuhkan. Satu lagi, kalau mereka sudah minta macam-macam, rakyat yang telah memilihnya di provinsi yang menjadi dapilnya tinggal meminta dia mundur dan memilih calon penggantinya. Untuk itu, silahkan atur teknisnya.

Kalau jumlah DPR RI sudah 33 orang, maka di level bawah juga harus begitu. Anggota DPRD provinsi jumlahnya harus sama dengan kabupaten/kota yang ada di daerah tersebut. Demikian pula DPRD kabupaten/kota, jumlahnya sama dengan kecamatan yang ada pula. Dengan begitu, semua lini menjadi efisien dan efektif. Wakil rakyat betul-betul wakil rakyat!

Tapi, mungkinkah yang saya bayangkan ini bakal terjadi? Sudah pasti kecil sama sekali kemungkinannya. Karena untuk beginian, yang duduk di lembaga legislatif saat ini, tentu tidak mau membuat UU-nya, karena sama saja menggalikan kubur untuk mereka dan membunuh peluang mereka untuk bertahan hidup dengan status kedewanannya. Kita harap maklum saja, menjadi anggota dewan itu adalah pekerjaan alias sumber penghasilan, bukan untuk menjadi wakil rakyat benaran. Iyakan?? (max)

 

12 Komentar

  1. avartara said,

    12 April 2011 pada 8:20 am

    Setujuuu,.. klu saya lebih ekstrem lagi, klu memang niat mereka adalah untuk melayani rakyat, maka mereka tidak perlu digaji, nah kita lihat aja apakah masih ada yang berminat jadi anggota Dewan yang terhormat ????

  2. Syukri said,

    14 April 2011 pada 12:23 pm

    wahh,,untung besar yang dapat proyek tu bang… :D

  3. obataman27 said,

    9 Oktober 2011 pada 1:39 pm

    enak sementara tuh apa lah nggk ngerti

  4. 4 April 2012 pada 9:53 am

    cape gan kalo ngomongin para wakil rakyat mah…..

  5. 5 April 2012 pada 2:09 pm

    setuju…..

  6. 18 April 2012 pada 2:58 pm

    luar biasa…
    saya setuju sekali..
    terimakasih

  7. 4 Juni 2012 pada 2:38 pm

    saya sangat setuju dengan anda….
    sepertinya DPR sekarang lebih menjunjung tinggi nilai uang daripada nilai-nilai pancasila

  8. 2 Oktober 2012 pada 6:57 am

    subhanaalh semoga semua itu tidak benar…

  9. Pekanbaru said,

    11 Desember 2012 pada 4:07 pm

    yah kadang” yang ga penting “dipenting”in” sihhhh jadinya rakyat melihat pejabat terkesan “boros”
    Mapir yo disini : Pekanbaru

  10. Ricalinu said,

    22 Juli 2015 pada 9:54 am

    menarik sekali infonya


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: