Jangan Sembarang Minta Sumbangan

Koin-prita-(12)SETIAP ada bencana di negeri ini, pasti kita menyaksikan aksi spontanitas yang dilakukan berbagai kalangan. Mereka berdiri di tengah badan jalan, menghambat laju kendaraan, menyodorkan kotak sumbangan. Sumbangan yang diminta, diembel-embeli kata “peduli bencana”.

Atau setiap ada pembangunan rumah ibadah, masyarakat setempat juga punya cara yang sama untuk mengumpulkan dana. Berbekal kotak atau katidiang, kendaraan di-stop untuk meminta keikhlasan pengguna jalan membantu alakadarnya. Kadang, agar ada kesan resmi, panitia pemungutan sumbangan itu, dibekali pengeras suara yang dijadikan corong informasi bahwa ada pembangunan rumah ibadah ini, rumah ibadah itu. Sehingga calon dermawan yakin dan tidak ragu untuk merogoh isi kantongnya.

Sebenarnya masih banyak lagi trik untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan banyak orang. Sekadar menyebut, dengan pola mengadakan pertunjukan, bazar, penjualan barang secara lelang, penjualan kartu undangan, penjualan perangko amal, pengedaran daftar (list) donatur untuk kegiatan tertentu, penjualan kupon sumbangan, penjualan barang dengan harga di atas harga normal di tempat tertentu, permintaan langsung secara tertulis maupun lisan termasuk melalui iklan di media, dan pengiriman blanko wesel untuk minta sumbangan.

Secara tujuan, tidak ada yang salah dengan kegiatan serupa itu. Selama tujuannya untuk kebutuhan dana sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, kebudayaan dan sebagainya.

“Tapi secara hukum, banyak pengumpul sumbangan yang ada di tengah masyarakat tidak mengetahui ada aturan hukum yang mengatur soal ini. Yaitu dalam UU No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB). Kebanyakan, kegiatan PUB yang digelar masyarakat belum sesuai dengan UU itu,” ungkap Kepala Dinas Sosial Sumbar Kafrawi Bakhtiar didampingi Kabid Bajamsos Irwan Basyir.

Di samping diatur UU No 9/1961, kata Kafrawi, PUB juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan Kepmensos RI No 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat.

Pengumpulan sumbangan oleh masyarakat, hanya dapat dilaksanakan oleh organisasi yang telah mendapat izin dari pejabat berwenang. Itupun, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.  Syaratnya, organisasi harus punya akta notaris dan AD/ART, serta punya kepanitiaan. Untuk mengumpulkan sumbangan, terlebih dahulu harus mengantongi izin dari menteri sosial apabila lingkup wilayahnya meliputi seluruh Indonesia, atau sebagian wilayah, satu provinsi tapi pengumpul sumbangan berada di provinsi lain.

“Sebelum mengajukan izin ke mensos, harus ada rekomendasi dari gubernur dan kadinsos setempat. Apabila lingkup wilayah pengumpulan sumbangan hanya di dalam provinsi atau beberapa kabupaten/kota, tak perlu izin dari mensos. Cukup izin gubernur dengan rekomendasi kadinsos kabupaten/kota tempat pemohon berada. Dan bila lingkupnya cuma di satu kabupaten/kota saja, maka izinnya dimintakan kepada bupati/wali kota dengan rekomendasi kadinsos setempat,” paparnya.

Dalam memohon izin, tambah Kafrawi, harus memuat nama dan alamat organisasi pemohon, susunan keanggotaan pengurus/kepanitiaan, maksud dan  tujuan pelaksanaan PUB, jangka waktu pelaksanaan dan cara penyelenggaraan, luas wilayah penyelenggaraan dan cara penyaluran sumbangan yang telah dikumpulkan.

“Pengumpulan sumbangan harus dilaksanakan secara terang-terangan dengan sukarela, tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan, atau cara-cara yang dapat menimbulkan kegelisahan di masyarakat,” tegasnya.
 
Di luar itu, penerima izin pengumpulan sumbangan, imbuh Irwan Basyir, punya kewajiban membayar biaya penyelenggaraan PUB sebesar Rp 100 ribu/kegiatan seperti diatur dalam PP No 61 Tahun 2007 tertanggal 16 November. Selain itu, juga harus membuat laporan PUB tentang pelaksanaan, jumlah sumbangan yang terkumpul dan penggunaannya. “Laporan diserahkan kepada pejabat yang telah memberikan izin. Misalnya mensos, gubernur atau wali kota/bupati, selambat-lambatnya satu tahun setelah penyelenggaraan,” sebutnya.

Bagi penyelenggaraan yang menyimpang dari ketentuan, akan dikenakan sanksi sesuai aturan perundangan. “Uang yang telah diperoleh, disita dan dipergunakan untuk membiayai usaha kesejahteraan sosial,” katanya. (max)

4 Komentar

  1. Main Yook said,

    19 Februari 2010 pada 4:33 pm

    Artikel yg bagus..thanks.
    Salam kenal dari Toko Mainan anak MAIN YOOK.

    • toto said,

      15 Maret 2010 pada 6:23 pm

      Saya sangat apresiasif dengan tulisan anda, semoga dapat menjadi perhatian bagi pembaca2 yang lain.

  2. Yoi st.Mudo said,

    2 Juni 2010 pada 1:56 pm

    Saya pribadi memohon kepada orang2 yang meminta sumbangan kalau bisa ,janganlah menghalangi lajunya lalin dengan menaruh kotak atau orang yang meminta sumbangan ditengah jalan atau badan jalan.
    Nah kalau untuk pembangunan/ renovasi mesjid /tpt ibadah, cobalah mengajukan permintaan ke Instansi Pemerintah dulu sperti DepAg , Sek Negara, Telkom dll sebab setahu saya Instansi2 tsb ada mempunyai dana untuk ke masyarakat di bidang Peribadatan.
    Insya Allah kita semua mulai merasa malu untuk menjadi tangan yg dibawah..Amin..

  3. dyanza said,

    11 Juni 2010 pada 12:21 am

    betul betul….

    (http://dyanzaa06.student.ipb.ac.id/)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: