Kehidupan Ironis di Negeri Anomali

Photobucket - Video and Image HostingNEGARA kita ini memang anomali. Apa saja yang tak terjadi di negara orang, bisa dibikin jadi di negeri yang katanya gemah ripah lo jinawiini. Segala sesuatu bisa dibikin menjadi terbalik dan dibalik. Maka jangan heran bila ada yang antipati, lalu demonstrasi. Yang tak ngerti, cukup gigit jari!!!

Anomali yang paling mengenaskan adalah tekad untuk mengentaskan kemiskinan. Bukannya mengentaskan kemiskinan rakyat yang betul-betul miskin dan sangat-sangat miskin, tapi justru menambah pundi kekayaan orang-orang yang tak masuk kategori miskin. Sebuah ironi bermuka dua dan benar-benar terjadi di ibu pertiwi ini.

Mau bukti? Simaklah pemberitaan-pemberitaan yang kini marak di media massa, baik lokal maupun nasional. Subjeknya, tak jauh-jauh dari wakil rakyat yang seharusnya merakyat dan memikirkan bagaimana rakyat yang diwakilinya bisa terentaskan dari kemiskinan yang membelitnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka justru memperkaya dan diperkaya oleh aturan-aturan yang notabene mereka ciptakan dari semua tingkatan.

Adalah “kolaborasi” eksekutif dan legislatif di tingkat pusat yang membikin anomali ini terjadi. Tak jelas, namun pasti ada simbiosis mutualisme (saling menguntungkan), sehingga muncul kebijakan yang tak populis sama sekali. Bila dulu kita dihebohkan dengan melonjaknya gaji aparatur pemerintahan dan DPR RI, kini kita dikagetkan lagi dengan kebijakan yang sama tapi tak serupa. Dalam artian, sama tujuannya yaitu memperkaya yang sudah kaya, kendati tak serupa bentuk aturannya.

Kini, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 37 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas PP No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, ada kebijakan yang membikin kaya para wakil rakyat ini. Di situ diatur soal adanya Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) bagi anggota dan pimpinan DPRD, serta Dana Operasional Pimpinan (DOP) DPRD. Yang kebablasannya, dalam PP yang ditandatangani Presiden RI, Dr H Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 November 2006 silam dan diundangkan pada Lembaran Negara RI Tahun 2006 No 90 itu, justru dibikin berlaku surut per 1 Januari 2006.

Maka sontak kaya mendadaklah para wakil rakyat tersebut, karena mereka dapat “durian runtuh” berupa rapel untuk setahun. Bayangkan saja, untuk TKI itu, besarnya paling tinggi 3 kali uang representasi ketua DPRD sebagaimana diatur Pasal 14A. Sedangkan DOP diberikan kepada ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 kali uang representasi yang bersangkutan dan pada wakil ketua DPRD paling banyak 4 kali uang representasinya seperti diatur Pasal 14B Ayat 1 dan 2.

“Embel-embel” yang menjurus pada kamuflase bahwa tunjangan berupa uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan itu dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, dijadikan sebagai dalih untuk menyedot anggaran yang notabene berasal dari uang rakyat. Demikian juga dengan dana operasional, katanya, dimaksudkan sebagai uang yang diberikan kepada pimpinan DPRD setiap bulan, untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan, dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas dan fungsi pimpinan DPRD sehari-hari.

Jargon “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” yang biasa melekat dalam demokrasi kita, jelas telah disalahartikan dengan lahirnya PP ini. Yang terjadi justru “dari rakyat, untuk wakil rakyat, oleh pemerintah rakyat”, rakyat dibikin sekarat.

Di tingkat lokal saja, misalnya di Kota Padang, betapa akan kayanya para legislator itu. Hitung saja, di tahun anggaran 2006, besarnya uang representasi ketua DPRD sebanyak Rp 2,1 juta perbulannya. Artinya, untuk TKI paling tinggi anggota DPRD menerima sebanyak Rp 6 juta/bulan. Karena berlaku surut, diperkirakan akan menerima Rp 72 juta (sampai Desember 2006). Untuk DOP, ketua DPRD diperkirakan menerima paling banyak Rp 12 juta sebulan atau Rp 144 juta (untuk 12 bulan). Sedangkan wakil ketua DPRD bakal menerima paling banyak Rp 8 juta sebulan atau Rp 96 juta selama 2006 ini.

Walah!!! Ternyata emang enak jadi wakil rakyat dan pantesan banyak orang berebut menjadi Caleg, mengingat begitu besarnya feed back yang mereka terima. Selain menaikkan gengsi dan status, tentu saja menambah pundi-pundi pribadi.

Syukurnya, dari 45 anggota dewan Kota Padang, ternyata masih ada 1 orang yang berpikir waras untuk menolak penganggaran rapel TKI dan DOP ini. Dialah H Erfan, anggota Fraksi PAN yang tanpa tedeng aling-aling langsung bikin pusing semua koleganya dengan melontarkan penolakannya itu di hadapan sidang paripurna yang katanya sidang orang-orang terhormat tersebut.

Alasan penolakannya, cukup jelas dan sungguh waras. Katanya, penganggaran rapel untuk TKI dan DOP yang mencapai Rp 13,6 miliar di RAPBD Padang 2007 tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi rapel itu memang tidak dapat diukur secara rasional dan tidak jelas tujuan, sasaran serta hasil dan manfaatnya, mengingat penganggaran saat ini telah berbasiskan kinerja.

Sayangnya baru seorang Erfan yang menolak rapel itu. Sehingga penghematan anggaran yang katanya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut, sama sekali tidak signifikan. Tetap saja dana besar itu akan digelontorkan untuk mengentaskan kemiskinan para wakil rakyat ini. Maka, terimalah kenyataan bahwa yang kaya bertambah kaya, yang miskin akan semakin miskin, lalu mati… Sama matinya dengan nurani berpikir pemimpin negeri ini. (***)

Postingan terkait: –Wakil Rakyat (Masih) Suka Pecicilan
 

 

9 Komentar

  1. unai said,

    13 Januari 2007 pada 2:31 am

    miskin tambah miskin…kaya tambah kaya yah…sigh. andai aja semua wakil rakyat berfikir agak waras, mungkin mereka semua gamau nerima rapelan itu yah Da… :(

  2. Iman Brotoseno said,

    13 Januari 2007 pada 2:10 pm

    dulu ingat, di padang sempat ada berita hampir seluruh anggota DPRD ditahan karena masalah korupsi,..cuma nggak ada beritanya lebih lanjut…gimana tuh

  3. ~tanty~ said,

    13 Januari 2007 pada 8:10 pm

    Sukar dimengerti mengapa Indonesia menjadi semakin buruk begini pemerintahannya. Korupsi dimana-mana, maksiat semakin merajalela. Sudah gak punya malu lagi. Gak aneh, bencana terjadi beruntun, banyak dosa sih.

  4. Maryulis Max said,

    14 Januari 2007 pada 2:37 pm

    UNAI = sayangnya byk yg gak waras ya Nai? :D

    IMAN BROTOSENO = hush, jgn keras2 Mas, ntar kedengaran sama yg hobi 86 :))

    ~TANTY~ = Begitulah Uni, bukankah “bersama kita bisa” bikin apa saja. Mo korupsi bisa, mo maksiat bisa, mo apasaja bisa, yang tak bisa justru mencegah dan menangani bencana. :P

  5. NiLA Obsidian said,

    18 Januari 2007 pada 3:02 pm

    makanya kali ya….negara kita selalu kena bencana dimana2…..
    peringatan Tuhan utk introspeksi
    untuk Tobat Bersama

  6. Hannie said,

    23 Januari 2007 pada 8:07 am

    aduhhhh…..
    takut deh jadi orang miskin di sini. suer!!! kalo di eropa mah, orang miskin malah dapet tunjangan, lah di indonesia? tanah buat kuburannya aja belum tentu dapet….

    jadi orang kaya susah juga. banyak rampok!
    huhuhhhhh….

  7. Fa said,

    25 Januari 2007 pada 3:20 am

    ck..ck..ck… siapa mo daftar jadi wakil rakyat berikutnya? siap2 bikin kantong duit segede2nya :p

  8. Maryulis Max said,

    25 Januari 2007 pada 7:04 am

    NILA OBSIDIAN = begitulah…Nila, bencana dianggap angin lalu.. dibiarkan datang dan pergi tanpa ada langkah antisipasi.

    HANNIE = bego lu Dol, mending jadi orang kaya, udah kaya dibikin tambah kaya oleh pemerintah. Kalo miskin malah dibikin sengsara :))

    FA = Wahh.., ini ada peluang bisnis baru utk bikin usaha pembuatan kantong gede ya Mbak Fa :D

  9. Wonk celik said,

    3 November 2009 pada 12:02 pm

    Dahulu Indonesia dijajah belanda sekarang di jajah oleh pemerintahnya sendiri.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: