Walikota yang Takabur

Photobucket - Video and Image HostingUNTUK kesekian kalinya, pernyataan yang menyiratkan “nada kesombongan” dilontarkan Walikota Padang, Drs H Fauzi Bahar MSi. Katanya, Kota Padang siap menghadapi tsunami.

Pernyataan penuh keoptimisan itu, dilontarkannya tidak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Tidak hanya di Kota Padang diumbar, di Jakarta bahkan di Kota Bonn Jerman pun, kalimat yang sama mengalir dari bibirnya yang dihiasi kumis itu.

Terakhir, kalimat itu disampaikannya dalam Lokakarya Nasional VIII Program Mitra Bahari dan Workshop serta TOT (Training of Trainer) Mitigasi Bencana dan Pencemaran Lingkungan di Hotel Nam Center Jakarta, Rabu lalu (17/5). Apa yang disampaikannya itu, lantas menjadi bahan pemberitaan sejumlah media lokal yang sumbernya berasal dari rilis Humas Pemko Padang yang diikutsertakan dalam lokakarya tersebut.

Kata Fauzi, Padang termasuk daerah paling beresiko bila diterjang tsunami. Tanpa peringatan dini dan persiapan evakuasi, diperkirakan 60% penduduk bisa menjadi korban mengingat kepadatan penduduk Padang saat ini di atas 141.000 jiwa per kilometer persegi. Untuk meminimalisir korban yang jatuh, katanya, Pemko Padang telah menyusun rencana penyiapan penduduk Padang menghadapi ancaman bencana tsunami, bila hal itu terjadi. Sebagai bagian dari rencana penyiapan penduduk itu adalah dengan melakukan simulasi tsunami yang telah kita laksanakan beberapa kali, sejak gempa kuat menghoyak Kota Padang pada 10 April 2005 lalu.

“Dengan simulasi itu, saat ini warga Padang telah memiliki persiapan yang cukup baik, bila suatu saat terjadi tsunami. Dan kita bersyukur, kesiapan Kota Padang dalam menghadapi bencana tsunami itu sudah diakui secara nasional dan internasional,” tuturnya sebagaimana dilansir POSMETRO terbitan Kamis (18/5).

Sedangkan pada 26 Maret 2006 lalu, kesiapan Kota Padang ini juga disampaikan Fauzi pada Konferensi Walikota Internasional tentang Peringatan Dini di Kota Bonn Jerman. Kata Walikota Bonn, Ms Barbel Dieckmann, karena Kota Padang dinilai telah berhasil melakukan langkah-langkah antisipasi dalam meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi bahaya tsunami, karena itu Fauzi turut diundang dalam pertemuan tersebut.

Pada kesempatan itu Fauzi mempresentasikan beberapa hal, antara lain kebijakan Pemko Padang yaitu pembangunan sistem evakuasi dan relokasi masyarakat terhadap bencana tsunami, edukasi kepada masyarakat agar paham dan mampu melakukan proses evakuasi pada saat terjadi bencana, membuat kebijakan infrastruktur berwawasan antisipasi bencana, menyusun kurikulum untuk siswa sekolah mengenai tsunami dan meningkatkan moril masyarakat dengan melakukan kegiatan religius seperti doa dan zikir bersama.

Yang jadi persoalan, sejauh mana realitas kesiapan Kota Padang sebagaimana dipaparkan Fauzi itu. Apa benar Kota Padang benar-benar siap diterjang tsunami? Sejauh ini, realitas di tengah warga kota, belum semuanya yang paham dan ngerti mitigasi bencana tsunami ini. Paling yang mereka tahu hanya, lari ke tempat tinggi bila tsunami terjadi. Untuk yang satu ini mah, sudah terinternalisasikan kepada setiap makhluk hidup yang bernama manusia, dia harus kabur kalau keselamatannya terancam. Itu terbukti dari setiap gempa terjadi, warga Kota Padang ke luar dari rumah dan bahkan kabur ke daerah ketinggian begitu mendengar isu tsunami akan terjadi. Jadi bukan sebagai bagian dari keberhasilan Pemko dalam melakukan sosialisasi.

Untuk infrastruktur, sejauh ini belum jelas bagaimana sistem dan prosedur peringatan dini akan diterapkan. Kendati BUOY TEWS — alat pemantau tsunami yang dipasang di tengah lautan– telah ada di laut lepas barat Sumatera, itu pun bukan jaminan. Tidak diketahui dengan detail, bagaimana langkah lanjutan yang akan dilakukan bila BUOY TEWS memberi sinyal akan terjadi tsunami. Apakah akan ada sirine meraung-raung, kentongan bertalu-talu, atau ada pengumuman dari pengeras suara, semuanya belum jelas benar!

Tempat evakuasi yang memadai pun belum ditentukan. Paling selama ini yang kerap dijadikan lokasi evakuasi pada setiap simulasi tsunami adalah bukit Gunung Pangilun yang daya tampungnya terbatas. Itupun lokasinya, hanya bisa dituju warga yang berdomisili di Belanti, Alai, Lapai, Gunung Pangilun dan sekitarnya. Yang berada di pesisir pantai mau lari kemana? Tidak jelas!

Belum lagi keseriusan dalam membuat jalur evakuasi dengan melakukan pelebaran jalan yang menuju ke daerah yang tinggi seperti jalan di Ampang dan Siteba yang hingga kini belum juga dikerjakan. Tak terbayangkan, bagaimana macetnya jalan sempit yang tembus ke By Pass itu, bila memang air bah tersebut akan menerjang Padang.

Untuk meyakinkan bahwa Pemko komit dalam menginformasikan bencana gempa dan tsunami yang terjadi, diiklankan pula di Harian Singgalang, sejumlah nomor telepon yang harus dihubungi warga bila ingin mengetahui info gempa yang terjadi. Kenyataannya, setiap gempa menghoyak Padang, dari beberapa nomor yang dikontak, banyak yang tidak aktif. Kalau pun bisa dihubungi, data yang diberikan tidak pula valid. Membingungkan.

Nah wajar bila warga Kota Padang meragukan dan menganggap alikotanya takabur dalam menyikapi bencana gempa disertai tsunami yang pasti akan terjadi –walau waktunya tidak diketahui pasti.

Sejarah mencatat, gempa di Mentawai pada tahun 1833 berkekuatan 9 skala Richter telah turut meluluhlantakkan Padang ketika itu. Periode pengulangan gempa di wilayah ini menurut penelitian yang dilakukan LIPI selama hampir 10 tahun lalu, memiliki periode pengulangan sekitar 200 tahun.

Gempa yang berpusat di sekitar Mentawai akan menimbulkan tsunami yang bakal menerjang ibukota Sumatera Barat ini, kata Dr Danny Hilman Natawijaya (43), peneliti di Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dalam waktu 10 menit setelah gempa terjadi. Ancaman gempa besar dan tsunami di pantai barat Sumatera ini, menurutnya bukan hanya datang dari pulau-pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan, tapi juga pulau lain di gugusan Kepulauan Mentawai, yaitu Pulau Sipora yang terguncang gempa tahun 1600-an dan Siberut tahun 1797.

Menakutkan memang. Tapi kenapa justru seorang walikota menggembar-gemborkan kesiapannya yang realitasnya belum amat sangat dilihat, didengar dan dirasakan warganya.

Maka wajar muncul sebuah SMS dari +628126619768 yang berbunyi.. “Judul berita Posmetro Kamis 18 Mei 2006 hal 5 “KOTA PADANG SIAP HADAPI TSUNAMI” terkesan takabur. Foto walikota juga terkesan anggap enteng tsunami. Kuasa tuhan ndak ada yang bisa menghadapi. Jangan sampai tsunami benar-benar datang. Yang baik itu “PADANG BERUSAHA ANTISIPASI TSUNAMI” Astaghfirullah alazim“.(max)

8 Komentar

  1. linda said,

    19 Mei 2006 pada 8:10 am

    astagfirullah, semoga Allah tak mencatat omongannya sebagai suatu doa yg akan terkabul. kok sombong kali si bapak walikota itu ya??

  2. Wina said,

    19 Mei 2006 pada 6:42 pm

    Wah wah wah.. si bapak walikota berani menentang kuasa Tuhan.. mudah2an jangan sampai terjadi tsunami..

  3. andi said,

    24 Oktober 2009 pada 9:18 pm

    Ini org kalau datang gempa saja kabur ndak nampak batang hidungnya , ngomong nya selangit lagak bantuak urang siak. Urang disantuang kiri kanan.

    Astaghfirullah alazim , kok TAKABUR BANA KO URANG

  4. anak ketek said,

    11 April 2010 pada 4:54 am

    Kesempurnaan adalah milik Allah SWT, manusia selalu memiliki keurangan, belajar dari kekurangan diri sendiri, lebih baik dari pada membicarakan kekurangan orang lain.

  5. antikkn said,

    11 Agustus 2010 pada 6:37 pm

    http://www.minangkabauonline.com/berita-891-ternyata-pemko-dengan-aw-kafe-kontrak-20-tahun.html

    Sabtu, 07 Agustus 2010 – 11:21:27 WIB
    “Ternyata” Pemko dengan AW Kafe Kontrak 20 Tahun
    Kategori: Kota Padang – Dibaca: 102 kali

    Padang (MOL) — Dana sebesar Rp4,8 miliar bantuan pusat untuk pengerukan Batau Arau terancam dikembalikan ke Pusat, karena Pemko tak kunjung mampu membongkar AW Kafe.

    “Pembangunan AW Cafe yang menuai persoalan sampai hari ini Pemko belum punya keberanian untuk membongkar. Ini yang kita sesalkan kenapa Pemko tak ada nyali untuk itu,” ujar Ketua Komisi III DPRD Padang Muchlis Sani, kemarin.

    Ia menyebutkan dampak pembangunan AW`cafe itu membuat kapal- kapal kecil yang biasanya berlabuh di Muara Padang tidak mau lagi. Hal ini berakibat 200 buruh bongkar muat tidak punya pekerjaan.

    Katanya lagi, tindakan pemko yang tak berani mengambil tindakan tegas terhadap manajemen AW Cafe menyebabkan dana sebesar Rp 4,8 miliar yang telah dialokasikan pemerintah pusat untuk pengerukan batang arau terancam dikembalikan ke Pusat. Batas waktu yang diberikan pusat untuk membongkar AW Cafe itu sampai Juni. �Sekarang telah Juli dan belum terlihat aktivitas pembongkaran AW Cafe,� ucapnya.

    Pada tahun 2007 pusat telah mengalokasikan anggaran pengerukan Batang Arau sebesar 5,5 miliar, tahun 2008 kembali dianggarkan sebesar Rp5 miliar, tahun 2009 dianggarkan lagi sebesar Rp4,8 miliar.

    Ketua Komisi I Jumadi juga mempertanyakan sikap DPRD terhadap AW Cafe. Pasalnya meski izin AW Cafe telah berakhir Maret lalu, pemko Padang tak juga berani melakukan pembongkaran terhadap bangunan tersebut.

    “Kami jadi curiga juga dengan sikap Pemko ini. Kami pernah melakukan kunjungan di lapangan. Faktanya AW Kafe menandatangani kontrak kerjasama selama 20 tahun dengan Pemko. Seharusnhya pemko melibatkan DPRD. Untuk kontrak kerjasama selama itu harus ada pemberitahuan ke legislatif,� ungkapnya.

    Senada dengan itu, Muharlion anggota DPRD Lainnya juga mempertanyakan keengganan Pemko dalam melakukan penindakan terhadap AW Cafe. “Ini kan jadi pertanyaan juga bagi kami. Ada yang aneh bagi kami kok pemko sulit sekali melakukan penindakan,” ujarnya. (Rahmat)

  6. iwan bahari said,

    3 September 2010 pada 1:14 am

    http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=101869

    Fenomena Koruptor Religius
    Oleh: Anita Retno Lestari

    ADA fakta ganjil yang sudah lama berlangsung di Indonesia: agama sering menjadi selimut atau topeng untuk me­nutupi tindakan korupsi. Misalnya, kaum koruptor tampak rajin melaksanakan ritual agama dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat sekitarnya seperti menyelenggarakan acara doa bersama atau acara syukuran.

    Bahkan, ketika membangun rumah, banyak koruptor yang tidak lupa membangun tempat ibadah di lingkungan tempat tinggalnya. Jika dicermati lebih serius, tidak ada koruptor di Indonesia yang tidak beragama. Karena itu, ada pertanyaan yang layak diutarakan: kenapa seseorang bisa menjadi koruptor sekaligus rajin beribadah? Adakah hubungan antara agama dan korupsi?

    Kamuflase

    Bagi kaum moralis, fenomena koruptor yang rajin beribadah mungkin akan dipandang sebagai bentuk pelecehan terhadap agama. Dalam hal ini, para ko­ruptor sengaja memfungsikan agama se­bagai kamuflase atas kejahatannya. Tentu saja, fenomena demikian bukan hal yang aneh dan baru dalam sejarah agama-agama.

    Seperti dalam Islam, sejak awal ma­sa perkembangannya, stigma munafik te­lah diperkenalkan. Stigma itu diberi­kan kepada orang yang sengaja mem­fung­sikan Islam hanya sebagai kamu­fla­se. Dalam Islam, orang munafik di­anggap musuh paling berbahaya ba­gi kaum muslimin. Ibarat musuh dalam sa­tu selimut yang selalu siap mencela­ka­­kan kapan saja. Dengan demikian, da­lam Alquran maupun hadis, banyak disebutkan bahwa kaum munafik ada­lah kaum yang sangat dikutuk oleh Allah SAW.

    Jika faktanya sekarang di Indonesia banyak koruptor yang beragama Islam, agaknya layak diduga, mereka tergolong kaum munafik. Bila mereka per­nah atau sedang menjadi pejabat-pejabat penting, bangsa dan negara Indonesia, sepertinya, juga layak ditengarai se­bagai ikut-ikutan terkutuk, dengan bukti seringnya terjadi bencana atau tra­gedi kemanusiaan.

    Banyaknya fakta bahwa para koruptor rajin beribadah, khususnya menga­da­kan acara doa bersama atau acara syukuran, ada kesan bahwa para pemuka agama seolah-olah ikut mengamini tindakan korupsi. Kesan tersebut bisa saja menyakitkan, tapi agaknya tetap layak diungkapkan. Sebab, itu didukung fakta yang cenderung semakin fenomenal.

    Fenomena memfungsikan agama sebagai kamuflase serta kemunafikan para koruptor sering sangat mudah dilihat setiap menjelang kampanye pe­milu (dan belakangan pilkada). Misalnya, betapa banyak elite politik yang terindikasi korup berlomba-lom­ba merangkul pemuka-pemuka agama. Betapa banyak elite politik yang terindikasi korup berlomba-lomba memberikan sumbangan dana pembangunan fasilitas peribadatan atau sarana pendidikan agama. Dalam hal ini, semua pe­muka agama justru gembira (dan tidak ada yang keberatan atau sekadar mengkritik perilaku munafik).

    Karena itu, wajar-wajar saja jika ada yang bilang bahwa pemuka-pemuka agama sekarang akan senang-senang saja menerima sumbangan dana meski si pemberi jelas-jelas seorang koruptor!

    Kontradiksi

    Beberapa tahun lalu, dari lingkungan sebuah organisasi keagamaan, muncul fatwa bahwa koruptor yang meninggal dunia tidak wajib disalati. Pasalnya, koruptor identik dengan munafik. Fatwa demikian selayaknya menjadi otokritik. Sebab, selama ini banyak koruptor yang gemar mendatangi kiai-kiai untuk memberikan sumbangan dana pembangunan masjid dan pondok pesantren. Mereka bermaksud mendapatkan dukungan politik dari kiai dan pengikut mereka.

    Adanya fatwa dan perilaku kemunafikan tersebut tentu saja merupakan kontradiksi yang bisa saja akan membingungkan masyarakat awam. Bagaimana mungkin pemuka agama bisa akur dengan koruptor?

    Dengan demikian, agaknya, juga perlu segera ada fatwa baru untuk menjelaskan kontradiksi tersebut, agar ke depan tidak semakin membingungkan masyarakat awam. Sejauh ini, kontradiksi itu memang belum pernah dikaji secara serius oleh komunitas-komunitas keagamaan di Indonesia. Bahkan, belum ada pemuka agama yang mempersoalkan kontradiksi tersebut secara terbuka. Dengan begitu, hal ini pun kemudian mengundang pertanyaan baru: benarkah telah terjadi kompromi antara koruptor dan kalangan pemuka agama, karena sebagian hasil korupsi digunakan untuk mendanai kepentingan pengembangan agama?

    Revitalisasi Agama

    Fenomena semakin merajalelanya korupsi cenderung dibiarkan oleh pemuka-pemuka agama karena, sepertinya, telanjur dianggap bukan masalah yang perlu dipersoalkan lagi. Jika kini sejumlah perangkat hukum yang ada tidak bisa memberantasnya, sepertinya, perlu dilakukan upaya-upaya alternatif. Misalnya, melakukan revitalisasi agama oleh kalangan pemuka agama. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, memandirikan semua organisasi keagamaan di Indonesia dengan menerapkan sikap tegas untuk tidak menerima sumbangan dana dari pihak-pihak yang terindikasi korup.

    Kedua, pemuka-pemuka agama menolak terlibat dalam politik praktis dengan cara tidak bergabung atau sekadar bersimpati kepada kekuatan politik yang korup. Dalam hal ini, pada saat menjelang pemilu atau pilkada, pemuka agama harus netral dan tidak mendukung secara langsung maupun tidak langsung yang menguntungkan para koruptor.

    Ketiga, mengembangkan sikap kritis masyarakat terhadap indikasi-indikasi korupsi agar tidak memberikan dukungan politik kepada siapa pun yang terindikasi korup.

    Keempat, pemuka agama serta umat beragama segera memutuskan hubungan dengan semua pejabat negara yang terindikasi korup. Dalam hal ini, menolak tegas undangan doa bersama atau acara syukuran yang diselenggarakan oleh pejabat negara yang terindikasi korup. Dengan cara demikian, ada kemungkinan kaum koruptor tidak semakin ugal-ugalan menjadikan agama sebagai kamuflase.

    Dengan revitalisasi agama, fenomena koruptor tampak religius yang identik dengan merajalelanya kaum munafik dalam melakukan korupsi berjamaah mungkin akan segera dapat dikikis habis. (*)

  7. fauzan said,

    20 November 2010 pada 3:05 pm

    Sudah Siap? Mana Pak Jalur Evakuasi nya? Cuma Peta Evakuasi Doang? Yang banyak di bangun malah Mall dan SPR ? Hotel Ambacang sudah jelas bangunan lama kok di beri ijin /IMB tambah lantai nya iya nggak salah ambruk waktu gempa 30 Sept 2009. Pemiliknya Andre Firgo malah Insiyur lagi? Dasar manusia ini memang tamak.

  8. frankie said,

    16 Maret 2011 pada 7:14 pm

    onde mande . Ala apak Fauzi Bahar caliak baa GAMPO JO TSUNAMI di JAPANG patangko ?????????????????????????


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: